KSATRIA | Kepri–Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD-APSI) Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan audiensi ke Plt Gubernur Kepri H. Isdianto S.Sos, MM di Kantor Perwakilan Gubernur di Gedung Graha Kepri, Kamis (9/7/2020) siang.
Ketua Umum DPD APSI Kepri Daeng Syafar mengatakan, audiensi ini kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas satpam melalui pelatihan yang disupport oleh pemerintah untuk calon satpam yang menjalani pendidikan Gada Pratama di wilayah Kepri.
Menurut Syafar, pada tahun 2017 APSI berhasil melobi Pemprov untuk menyelenggarakan Pelatihan Gada Pratama secara gratis. “Alhamdulillah, tahun 2021 Pemprov Kepri juga bersedia melanjutkan program yang perah berjalan itu, pendidikan satpam gratis, bekerjasama juga dengan Dirtbintmas Polda Kepri,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Kamis (9/7).
Syafar menambahkan bahwa jumlah satpam di wilayah Kepri menurut data APSI ada sebanyak 8.500 anggota satpam. Hal ini jauh melebihi anggota kepolisian di wilayah Kepri. “Sayangnya baru sekitar 40 persen yang sudah mengikuti pendidikan Gada Pratama dan mempunyai KTA sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas,” jelasnya.
Untuk itu, Syafar berharap peran serta pemerintah dalam memberikan pendidikan pelatihan secara gratis kepada calon satpam akan bisa meningkatkan kualitas satpam yang akan digunakan oleh pihak user. “Para anggota yang nanti mendapatkan pendidikan juga diarahkan menjadi anggota APSI,” jelasnya.
Syafar menjelaskan dengan menjadi anggota APSI akan banyak manfaat bagi anggota satpam yang bisa diperoleh, diantaranya adalah pelatihan dari instruktur yang berpengalaman baik berupa pelatiha skill maupun dalam bentuk seminar. “Rencana kami akan mengadakan pelatihan skil satpam Pariwisata,” ungkapnya.
Syafar menargetkan, anggota yang mendapatkan pendidikan gratis dari kerjasama APSI dan Pemprov Kepri ini sebanyak 300 calon anggota satpam di wilayah Kepri. “Kami menargetkan dalam setahun bisa melahirkan 300 satpam yang terdidik,” ujarnya.
Audiensi tidak hanya membahas soal pendidikan satpam, pengurus inti juga berharap kepada Pemprov untuk memperhatikan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) lokal untuk bisa diprioritaskan dalam tugas pengamanan di instansi pemerintahan atau perkantoran.
“Kami mengusulkan agar BUJP lokal lebih diberikan kesempatan untuk proyek pengamanan, khususnya di lingkungan Pemda, kawasan yang berplat merah,” tegasnya. [Admin].
